INDOPOLITIKA.COM – Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Virgojanti mempertanyakan mekanisme penghitungan atau kriteria pengangguran yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten.
Pasalnya, pengangguran di provinsi Banten disebut tertinggi di seluruh Indonesia. Karena itu, Virgojanti meminta BPS melakukan penghitungan ulang.
Virgojanti mengatakan, saat ini banyak masyarakat yang bekerja di rumah tanpa harus pergi ke kantor.
“Mungkin BPS ini perlu menghitung lagi orang kelihatan nggak kerja, tapi dia punya aktivitas. Sekarang kan banyak kerja freelance, nah ini yang harus dilihat,” katanya, kemarin.
“Apakah yang kerja itu harus berangkat dari rumah ke kantor? Dari rumah ke pabrik? Orang di rumah duitnya banyak ya ngapain juga. Kalau memang kita sudah passive income ngapain capek-capek,” ujarnya.
“Mungkin kayaknya dengan era transformasi seperti saat ini itu perlu kita lihat kembali kriteria orang nganggur itu apa,” sambungnya.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Agustus 2023, tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 7,52 persen. Nilai tersebut menempatkan Provinsi Banten menjadi provinsi paling banyak pengangguran dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia.
Kepala BPS Provinsi Banten Faizal Anwar mengatakan, berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Provinsi Banten berada di urutan pertama dalam TPT pada Agustus 2023 dengan 7,52 persen, kemudian disusul Jawa Barat dengan jumlah 7,44 persen.
“Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar tujuh hingga delapan orang penganggur,” katanya. [Red]
